BANDA ACEH- Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani turut angkat bicara terkait Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) APBA 2018 yang kini mencuat dan menjadi perhatian publik Aceh.
Menurut Askhal, ada beberapa variabel yang menyebabkan SILPA 2018 begitu besar, diantaranya kisruh antara DPRA dan eksekutif terkait Pokir/Aspirasi yang mana akhirnya tidak menemui titik temu saat pembahasan anggaran sehingga mengharuskan APBA 2018 ditetapkan dengan dasar hukum Pergub.
Kata dia, kisruh pokir/aspirasi itu pula yang mengakibatkan pembahasan dan penetapan APBA 2018 menjadi telat. Keterlambatan pengesahan APBA itulah merupakan faktor penyumbang utama minimnya serapan anggaran yang menjadikan SILPA menjadi besar.
Baca: Kepala BPKA Meluruskan Makna Silpa yang Keliru
“Akibatnya SKPA sangat hati-hati dalam melaksanakan program dan kegiatan, karena sedikit saja ada kesalahan akan berakibat fatal, di mana disisi lain DPRA meningkatkan fungsi pengawasannya terkait pelaksanaan APBA,” katanya.
Askhal menyebutkan, setelah APBA telat disahkan ditambah lagi dengan proses tender di ULP begitu lama hingga pengumuman pemenang karena ada tarikan kepentingan yang begitu kuat. Kondisi ini disebabkan adanya “keharusan” untuk mengakomodir kepentingan antara “elit”, sehingga membutuhkan waktu yg lama untuk menetapkan pemenang.
“Sudah Pergub, datang pula musibah baru dengan adanya OTT KPK yang menyita waktu, energi dan emosi sebagian besar anggota Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) dan Kepala SKPA. Kondisi ini mengakibatkan ketakutan sehingga terkesan sangat super hati-hati,”
katanya. Masalah lain kata Askhal, yakni persoalan administrasi terkait hal-hal yang dipersyaratkan oleh Pergub 81/2017, diantaranya nilai kegiatan harus minimal Rp 500 juta dan setiap program/kegiatan 14 hari sebelum pelaksanaan Musrembang sudah harus dilengkapi dokumen pendukung seperti DED, AMDAL, Legalitas lahan dan lain-lain.
“Jadi serapan anggaran yang kecil yang mengakibatkan SiLPA besar disebabkn oleh banyak hal, diantaranya, aspek perencanaan yang lemah, pengesahan yang terlambat, lelang yang memakan waktu melebihi waktu yang seharusnya karena banyaknya kepentingan yang harus diakomodir, serta faktor tekhnis dilapangan,” katanya.
Kata Askhal, GeRAK melihat hal ini disebabkan ketidaktaatan dan ketidakpatuhan SKPA terhadap aturan serta ketidakmampuan atau lemahnya SDM SKPA.
“Oleh karena itu, untuk keluar dari masalah yang berulang, sudah sepantasnya Plt Gubermur melalukan evaluasi kepatuhan dan kinerja SKPA. Jika baik berikan reward, jika buruk berikan sanksi pemberhentian,” sarannya.
Salinan ini telah tayang di http://www.ajnn.net/news/askalani-ketidaktaatan-dan-ketidakpatuhan-serta-lemahnya-sdm-skpa-penyebab-silpa/index.html.
Sumber : AJNN