Aceh Kebanyakan PNS tak Produktif

LSM antikorupsi, GeRAK Aceh, menyorot secara mendalam tentang banyaknya tenaga kontrak di lingkungan Pemerintahan Provinsi Aceh. Keberadaan mereka yang over itu, selain sangat membebani APBA juga berefek kian tidak produktifnya para pegawai negeri sipil (PNS) di SKPA-SKPA. Beberapa hari lalu ada 500-an pegawai kontrak di lingkungan Kantor Gubernur yang “dirumahkan”, antara lain untuk penghematan anggaran dan optimasilisasi PNS yang ada sekaligus rasionalisasi pegawai.

“Kita mendorong Plt Gubernur Aceh melakukan evaluasi dan rasionalisasi kebutuhan tenaga kontrak. Pengurangan hanya dilakukan pada dinas atau SKPA yang secara materi kerja tidak terlalu urgen,” kata Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani SH.

Menurut catatan LSM itu, total tenaga kontrak yang tersebar di 47 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPA) di lingkungan Pemerintah Aceh mencapai 8.904 orang. Terbanyak berada pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu 1.922 orang. Dari total tersebut, ada beberapa dinas yang dinilai masih membutuhkan tenaga kontrak dalam jumlah besar, seperti Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) Aceh serta Polisi Hutan (Polhut). “Kalau kita kurangi dengan jumlah yang sangat dibutuhkan seperti di Satpol PP dan WH serta dengan tim Polhut, maka masih ada 6.102 tenaga kontrak yang harus dievaluasi karena angka ini sangat tinggi,” kata aktivis LSM ini.

Sebetulnya, di Aceh ini bukan hanya kelebihan tenaga kontrak, tapi juga kelebihan PNS. Akibatnya, anggaran banyak tersedot untuk menggaji para PBNS yang tidak produktif setiap bulan. Fenomena kelebihan pegawai ini terjadi di banyak kabupaten kota dalam Porovinsi Aceh. Akan tetapi, dalam kondisi kelebihan PNS dan honorer, tak jarang para bupati dan wali kota bermohon tambahan pegawai setiap tahun.

Kesalahan pertama adalah pada pemilihan tipe organisasi pemerintahan. Daerah yang seharusnya memilih organisasi pemerintahan berstruktur ramping, umumnya memilih organisasi yang gemuk. Karenanya, yang terjadi kemudian adalah jumlah pejabat struktural kebanyakan hingga ke fungsional yang nggak ada kerjaan ikut menumpuk.