BANDA ACEH – Puluhan komunitas dan lembaga menyuarakan aspirasi mereka dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bertajuk “Suara Warga” yang digelar GeRAK Aceh di gedung DPRK Banda Aceh, Kamis, 30 April 2026.
Sekitar 30 komunitas dari berbagai latar belakang hadir dalam forum tersebut, mulai dari kelompok pemuda, perempuan, lansia hingga penyandang disabilitas. Mereka menyampaikan berbagai persoalan sekaligus merumuskan rekomendasi kebijakan bagi pembangunan Kota Banda Aceh.
Program Officer GeRAK Aceh, Destika Gilang Lestari, mengatakan keterlibatan beragam elemen masyarakat menjadi kunci agar kebijakan publik lebih inklusif dan tepat sasaran.
“Forum ini memastikan setiap kelompok masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasinya,” kata Destika.
Ia menjelaskan, forum serupa sebelumnya digelar pada 2025 dengan jumlah peserta lebih besar, mencapai sekitar 250 orang. Namun, skala tersebut dinilai kurang efektif karena diskusi menjadi tidak fokus. Tahun ini, jumlah peserta dibatasi agar pembahasan lebih mendalam dan menghasilkan rekomendasi konkret.
Menurutnya, sebelum RDPU dilaksanakan, GeRAK Aceh telah menggelar dua kali forum group discussion (FGD) serta sejumlah pertemuan informal dengan komunitas di Banda Aceh. Dari rangkaian itu, disusun dokumen rekomendasi kebijakan (policy brief) yang akan diserahkan kepada pimpinan DPRK.
Dalam forum tersebut, empat isu utama mengemuka, yakni pendidikan, kesehatan dan kebersihan lingkungan, pemberdayaan ekonomi perempuan, serta kesiapsiagaan bencana.
GeRAK Aceh berharap rekomendasi yang dihasilkan tidak berhenti sebagai wacana, melainkan dapat ditindaklanjuti dalam kebijakan nyata oleh DPRK dan Pemerintah Kota Banda Aceh.
Sementara itu, Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah, menyatakan pihaknya siap menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah dalam menyampaikan aspirasi.
“DPRK berperan sebagai jembatan komunikasi agar kebutuhan masyarakat dapat tersampaikan dengan baik,” ujarnya.
Ia menambahkan, meski memiliki keterbatasan kewenangan dalam eksekusi kebijakan, DPRK tetap menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran untuk memastikan kebijakan pemerintah berpihak kepada masyarakat.***
SUMBER : Tulisan ini telah tayang di AJNN.net dengan judul “GeRAK Bawa Aspirasi 30 Komunitas ke DPRK Banda Aceh, Empat Isu Krusial Disorot”, klik untuk baca: https://www.ajnn.net/news/gerak-bawa-aspirasi-30-komunitas-ke-dprk-banda-aceh-empat-isu-krusial-disorot/index.html
