Banda Aceh – Bertepatan dengan peringatan Hari Perempuan Sedunia, GeRAK Aceh bersama Koalisi Orang Muda menggelar diskusi publik bertajuk “Pemenuhan Hak-Hak Korban Bencana Aceh” di Suatuhari Caffe, Banda Aceh, Minggu (8/3).
Diskusi yang berlangsung mulai pukul 16.00 WIB hingga menjelang berbuka puasa ini diikuti sekitar 40 peserta dari berbagai kalangan. Forum tersebut menyoroti lemahnya komitmen pemerintah dalam mitigasi bencana dan pemenuhan hak korban, khususnya bagi kelompok rentan seperti perempuan dan anak.
Dalam diskusi tersebut juga mengemuka pandangan bahwa bencana yang terjadi di Aceh tidak sepenuhnya merupakan fenomena alam, tetapi juga dipengaruhi kebijakan yang tidak berpihak pada kelestarian lingkungan.
Alih fungsi hutan akibat pemberian izin tambang di sejumlah wilayah dataran tinggi dan pesisir disebut menjadi salah satu faktor utama yang memperparah risiko bencana.
Ramaddan Fitriani dari Sekolah Anti Korupsi Aceh (SAKA) menilai akar persoalan bencana di Aceh berkaitan erat dengan tata kelola sumber daya alam yang tidak transparan.
“Izin-izin tambang yang dikeluarkan pengambil kebijakan seringkali mengabaikan fungsi lindung hutan. Di daerah seperti Beutong dan Mukim Awe Masen, meskipun masyarakat melakukan penolakan keras terhadap industri ekstraktif, tambang ilegal tetap beroperasi. Ini menunjukkan adanya kelemahan dalam penegakan hukum dan koordinasi aparat,” ujar Ramaddan.
Selain persoalan lingkungan, diskusi juga menyoroti aspek perlindungan perempuan dan anak di wilayah terdampak bencana.
Aktivis kemanusiaan yang fokus pada isu gender, Dwy Alfina, menyebut standar infrastruktur di lokasi bencana saat ini masih mengabaikan keamanan perempuan.
“Penyediaan Hunian Sementara (Huntara) tidak boleh hanya sekadar tempat berteduh. Huntara harus ramah gender dan ramah anak. Hal yang paling krusial adalah penyediaan toilet yang terpisah secara tegas antara laki-laki dan perempuan,” ujar Dwy Alfina.
Menurutnya, pengabaian fasilitas sanitasi yang aman dan terpisah dapat meningkatkan risiko kekerasan seksual di lokasi pengungsian.
“Minimnya fasilitas yang terjaga privasinya membuat perempuan dan kelompok rentan lainnya berada dalam posisi bahaya. Kita harus memastikan perlindungan bagi kelompok rentan di wilayah bencana adalah prioritas utama, bukan sekadar pelengkap administrasi,” tambahnya.
Sementara itu, Yudhi dari Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) menyampaikan bahwa pemerintah selama ini telah bekerja sesuai dengan regulasi yang berlaku dalam penanganan bencana.
Namun, menurutnya masih banyak kendala di lapangan yang membuat pemenuhan hak korban belum sepenuhnya terpenuhi.
Ia juga menyoroti persoalan penyaluran bantuan di tingkat pemerintah kabupaten dan kota yang selama ini jarang menjadi perhatian publik.
Dalam diskusi tersebut, peserta juga memaparkan sejumlah persoalan yang masih terjadi dalam penanganan korban bencana di Aceh.
Di antaranya fasilitas hunian sementara yang belum merata sehingga sebagian korban terpaksa menyewa rumah sendiri karena kebutuhan dasar tidak terpenuhi.
Selain itu, distribusi bantuan yang disalurkan melalui aparat gampong dinilai sering tidak merata kepada masyarakat yang paling membutuhkan. Bahkan, dalam beberapa kasus disebut terjadi praktik diskriminasi dalam pendistribusian bantuan.
Peserta juga mengungkap munculnya berbagai ancaman sosial di wilayah bencana, seperti kasus eksploitasi anak serta hilangnya mata pencaharian masyarakat terdampak. []
SUMBER : Diskusi Koalisi Orang Muda Ungkap Masalah Tambang hingga Huntara Tak Ramah Perempuan – Sudut Berita