Rakyat Aceh | Bireuen – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Bireuen mengecam keras kegaduhan yang terjadi di tengah penanganan bencana banjir di Kabupaten Bireuen. GeRAK menilai para pemangku kepentingan justru sibuk berdebat dan saling melempar pernyataan, sementara para korban masih menunggu bantuan yang seharusnya menjadi hak mereka.
Koordinator GeRAK Bireuen, Murni M Nasir, menyampaikan kegeramannya terhadap kondisi tersebut. Ia menilai persoalan banjir di Bireuen bukan hanya soal bencana alam, tetapi juga mencerminkan lemahnya manajemen dan transparansi distribusi bantuan.
“Kami sangat menyayangkan, setelah polemik penolakan hunian sementara (huntara) oleh Bupati Bireuen dengan alasan memilih hunian tetap (huntap), kini muncul persoalan baru berupa dugaan penimbunan ratusan ton bantuan bencana di gudang BPBD Bireuen,” kata Murni kepada Rakyat Aceh, Kamis (15/1).
Menurutnya, persoalan itu mencuat setelah sejumlah anggota DPRK Bireuen melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke gudang BPBD dan menemukan banyak bantuan bencana masih menumpuk. Padahal, Kabupaten Bireuen diketahui telah dicoret dari status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi.
Namun demikian, katanya, bantuan yang seharusnya segera disalurkan kepada korban justru masih tersimpan di gudang. Menurut Murni, alih-alih mempercepat distribusi bantuan, pemerintah justru terkesan sibuk mencari pembelaan dan menyusun klarifikasi agar tidak disalahkan.
“Bukan menyalurkan bantuan, malah sibuk menghindari kesalahan, dan sibuk mencari narasumber untuk membuat klarifikasi. Ini yang membuat kami geram,” tegasnya.
GeRAK Bireuen juga menyoroti sikap para elite politik yang dinilai menjadikan bencana sebagai ajang adu peran dan panggung politik. “Bireuen banjir, korban menunggu, sementara politikus berdebat di depan rakyat. Fungsi eksekutif dan legislatif itu jelas, yaitu memastikan distribusi bantuan berjalan, tepat sasaran, dan transparan. Bukan saling serang,” ujar Murni.
Ia menegaskan, masyarakat tidak membutuhkan tontonan adu pernyataan, klarifikasi berlapis, atau pembelaan simbolik yang justru melelahkan publik. “Jangan suguhkan kami narasi kosong dan tontonan sampah. Urusannya sederhana, bantuan harus sampai ke korban, cepat, dan data distribusinya terbuka,” tegas Murni.
GeRAK juga mengingatkan para buzzer dan pendukung politik agar tidak memperkeruh suasana. “Bencana bukan ajang adu loyalitas. Korban tidak butuh pembela figur, mereka butuh kerja nyata. Korban bencana bukan panggung politik,” sebutnya.
GeRAK Bireuen juga menegaskan bahwa bantuan bencana bukan milik institusi, pejabat, maupun bahan konten politik. “Bantuan bencana adalah hak korban. Kemanusiaan tidak butuh narasi, ia butuh tindakan,” pungkas Murni.
GeRAK Bireuen mendesak seluruh pihak terkait untuk segera menghentikan polemik dan fokus pada pemenuhan hak-hak korban banjir secara adil, cepat, dan transparan.
Selain itu, GeRAK juga menyampaikan dua hal penting yang perlu menjadi prioritas saat ini di Kabupaten Bireuen. Pertama, evaluasi total tata kelola penanganan bencana, khususnya sistem distribusi logistik, agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Kedua, mengajak masyarakat untuk tetap kritis namun tidak terprovokasi.
“Kami percaya, penanganan yang jujur dan terbuka adalah kunci untuk memulihkan kepercayaan masyarakat serta memastikan bantuan benar-benar sampai kepada korban yang membutuhkan,” tegasnya. (akh)
Sumber : GeRAK Bireuen: Jangan Sibuk Klarifikasi, Korban Bencana Bukan Panggung Politik – Rakyataceh