BIREUEN — Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Bireuen, Murni M. Nasir, mengecam keras kegaduhan politik yang terjadi di tengah penanganan banjir di Kabupaten Bireuen. Alih-alih memastikan bantuan sampai ke korban, para pemangku kepentingan justru dinilai sibuk berdebat dan saling melempar pernyataan di ruang publik.
“Korban masih menunggu bantuan, sementara elite sibuk membangun narasi pembelaan diri. Ini bukan sekadar kelalaian, tapi kegagalan manajemen bencana,” kata Murni kepada AJNN, Kamis, 15 Januari 2026.
Murni mengatakan banjir besar yang melanda Bireuen kini tak lagi semata soal alam, melainkan juga mencerminkan buruknya tata kelola dan transparansi distribusi bantuan.
Menurut Murni, polemik penanganan banjir terus berulang. Setelah penolakan hunian sementara (huntara) oleh Bupati Bireuen dengan alasan memilih hunian tetap (huntap), kini muncul dugaan penumpukan ratusan ton bantuan bencana di gudang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bireuen.
Persoalan itu mencuat usai sejumlah Anggota DPRK Bireuen inspeksi mendadak ke gudang logistik dan menemukan bantuan masih menumpuk, meski status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi telah dicabut.
“Bantuan ada, korban ada, tapi distribusi mandek. Yang jalan justru klarifikasi dan pembelaan,” ujar Murni.
Ia menilai pemerintah daerah terkesan lebih fokus menghindari kesalahan ketimbang mempercepat penyaluran bantuan.
“Bukan menyalurkan bantuan, malah sibuk mencari narasumber untuk klarifikasi. Ini yang membuat publik geram,” katanya.
GeRAK juga mengkritik sikap elite politik yang menjadikan bencana sebagai ajang adu peran dan panggung pencitraan. Menurut Murni, fungsi eksekutif dan legislatif sudah jelas, yakni memastikan bantuan tersalurkan secara cepat, tepat sasaran, dan transparan—bukan saling serang di depan publik.
“Masyarakat tidak butuh tontonan adu pernyataan. Jangan suguhkan narasi kosong dan tontonan sampah. Urusannya sederhana, bantuan harus sampai ke korban,” tegasnya.
Selain itu, GeRAK mengingatkan para buzzer dan pendukung politik agar tidak memperkeruh suasana.
“Bencana bukan ajang adu loyalitas. Korban tidak butuh pembela figur, mereka butuh kerja nyata,” ujar Murni.
Ia menegaskan bantuan bencana bukan milik institusi maupun pejabat, apalagi bahan konten politik.
“Bantuan adalah hak korban. Kemanusiaan tidak butuh narasi, ia butuh tindakan,” katanya.
GeRAK Bireuen mendesak seluruh pihak menghentikan polemik dan segera fokus pada pemenuhan hak-hak korban banjir. Mereka juga meminta evaluasi menyeluruh tata kelola penanganan bencana, khususnya sistem distribusi logistik, agar kejadian serupa tidak terulang.
“Penanganan yang jujur dan terbuka adalah kunci memulihkan kepercayaan publik dan memastikan bantuan benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan,” kata Murni.***
Sumber : Tulisan ini telah tayang di AJNN.net dengan judul “Bencana Bireuen Jadi Ajang Adu Peran, GeRAK: Hentikan Tontonan Sampah!”, klik untuk baca: https://www.ajnn.net/news/bencana-bireuen-jadi-ajang-adu-peran-gerak-hentikan-tontonan-sampah/index.html