GeRAK Minta Pertamina dan Komisi VI DPR RI Investigasi Dugaan Penimbunan BBM Ilegal

Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani. [Dok. Serambinews]

GeRAK Aceh Minta Pertamina dan Komisi VI DPR RI Investigasi Dugaan Penimbunan BBM Ilegal

Laporan Asnawi Luwi |Aceh Tenggara 

SERAMBINEWS.COM, KUTACANE  – Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh, Askhalani, meminta kepada pihak Pertamina Wilayah Aceh dan Komisi VI DPR RI agar melakukan investigasi terhadap dugaan penimbunan dan penyalahgunaan BBM ilegal di Aceh.

“Pertamina dan DPR RI harus lakukan investigasi soal dugaan bbm ilegal di Aceh. Ini perlu agar kesediaan stok BBM jenis solar bersubsidi stabil di pasaran,” ujar Askhalani kepada Serambinews.com, Sabtu (7/12/2019).

Mengenai persoalan ini, Kata Askhalani, kita juga mendorong Pertamina untuk memberikan sanksi tegas kepada pihak SPBU yang diduga bermain dengan pihak-pihak tertentu, mulai sanksi ringan sampai sanksi keras yaitu pemutusan kontrak.

Selama ini kelangkaan solar di beberapa kawasan di Aceh dapat diduga adanya mafia BBM yang sengaja melakukan perbuatan untuk mendapatkan keuntungan besar dari minyak subsidi, dan khusus dalam persoalan ini maka Pertamina perlu membentuk satgas khusus untuk investigasi soal minyak yang langka di Aceh.

Menurut dia, patut kita menaruh curiga atas kelangkaan solar bersubsidi di Aceh karena banyaknya dugaan penyimpangan atau penyalahgunaan bbm bersubsidi untuk kepentingan proyek pembangunan di lokasi exploitasi pertambangan, Aspal Mixing Plant (AMP) dan Stone Rusher, tambang galian C dan proyek skala besar  lainnya.

Askhalani menduga, ada penyimpangan penggunaan solar bersubsidi ini sudah lama terjadi dan terkesan terkoordinir. Hal ini, harus diawasi oleh aparat kepolisian jajaran Polda Aceh bersama Polres setempat untuk memastikan bbm bersubsidi aman di setiap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU ).

Menurut dia, pembelian bbm jenis solar bersubsidi masih marak terjadi menggunakan jerigen. Ini harus diawasi dan dipastikan tidak terulang lagi penjualan bbm solar bersubsidi kepada pengusaha AMP, exploitasi pertambangan dan perusahaan lainnya, apalagi saat ini sudah menjelang akhir tahun.

Tentunya, kata Askhalani, para kontraktor pasti sedang memacu proyek pekerjaannya menggunakan alat berat dan mesin lainnya untuk mempercepat selesainya proyek yang menggunakan dana APBN, APBA maupun APBK serta sumber dana lainnya.

“Kalau serius awasi solar bersubsidi tidak akan pernah langka Persoalannya mau mengawasi atau coba-coba ikut bermain,” ujarnya Askhalani.

Ditambahnya, saat ini penggunaan bbm paling banyak di kawasan yang memiliki exploitasi pertambangan seperti di Aceh Tenggara, disana ada proyek pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) Lawe Sikap, AMP, tambang galian C dan stone rusher, Aceh Besar, Aceh Tamiang kawasan industri dan daerah lainnya di Aceh.

“Kita tidak inginkan sampai terjadi permainan data DO bbm. Ini tentunya akan merugikan negara untuk pajak PPH/PPN dalam pembelian bbm solar industri tersebut,” ujar Askhalani.

Seperti diberitakan sebelumnya, Anggota DPR RI asal Aceh, Rafli angkat bicara mengenai kelangkaan solar bersubsidi di kawasan Aceh Utara sehingga nelayan di daerah tersebut terpaksa tidak melaut.

“Ini sudah saya wanti-wanti beberapa waktu yang lalu, bahwa penyaluran BBM subsidi di Aceh harus dipastikan tepat sasaran. Lagi-lagi saya ingatkan kepada semua pemangku kebijakan untuk memberi perhatian serius akan hal ini,” katanya kepada Serambinews.com, Rabu (16/10/2019).

Dia mengaku sudah mendapat informasi bahwa kuota BBM subsidi untuk Aceh sebenarnya cukup, termasuk untuk nelayan. Tapi kenyataannya banyak nelayan terpaksa menganggur karena tidak tersedia BBM Subsidi.

“Apa benar kuota untuk kita cukup? Kalau cukup lalu kemana jatah BBM untuk nelayan kita tidak ada? Siapa yang menggunakan?,”ujar dia setengah bertanya. Mantan anggota DPD RI ini memberikan sejumlah analisisnya terkait beberapa kemungkinan dari penyebab kelangkaan solar subsidi.

“Kemungkinan pertama kuota BBM subsidi untuk Aceh memang nggak cukup. Ini pihak Pertamina harus memberikan klarifikasi dan konfirmasinya kepada rakyat, bicara dan beri penjelasan jangan diam,” kata dia.

Politisi PKS ini memiliki sejumlah indikator mengapa dugaannya terkait kelangkaan solar subsidi di Aceh lebih kuat karena dimanfaatkan oleh pihak tertentu.

Pertama, menjelang akhir tahun banyak sekali kontraktor-kontraktor yang sedang memacu penyelesaian sejumlah proyek pemerintah. Proyek jalan misalnya, membutuhkan BBM yang cukup banyak.

“Pertanyaannya apakah BBM yang mereka gunakan adalah BBM non subsidi? Pihak terkait harus memeriksa itu. Aparat kepolisian juga harus bergerak. Jangan sampai mereka ngambil BBM subsidi yang bukan haknya,” ungkap Rafli.

Kemudian, dia juga meminta PT Pertamina dan Hiswanamigas turun tangan untuk menertibkan lembaga-lembaga penyalur yang diduga “bermain”.   Jangan sampai SPBU atau SPBN melakukan kongkalikong dengan pihak tertentu dengan memberikan BBM jatah rakyat untuk yang tidak berhak.

“Ada info yang saya dengar tentang adanya kerjasama antara oknum SPBU dengan oknum kontraktor yang menginginkan BBM murah. Ini harus dipantau dan ditindak tegas karena merugikan negara, merugikan rakyat,” tegasnya.

Dia berharap, pemerintah harus memastikan BBM subsidi untuk nelayan disalurkan untuk boat nelayan dengan spesifikasi mesin sesuai ketentuan. Sedangkan kapal-kapal besar harus menggunakan yang non subsidi.

“Ini juga harus ditertibkan. Untuk itu saya minta semua pihak terkait, baik Pertamina, pemerintah daerah, maupun aparat keamanan, untuk saling bersinergi mengambil langkah dan tindakan strategis guna mengatasi masalah ini. Kita berharap akan segera ada solusinya,” pungkas Rafli.(*)

Artikel ini telah tayang di serambinews.com dengan judul GeRAK Minta Pertamina dan Komisi VI DPR RI Investigasi Dugaan Penimbunan BBM Ilegal, https://aceh.tribunnews.com/2019/12/07/gerak-aceh-minta-pertamina-dan-komisi-vi-dpr-ri-investasi-dugaan-penimbunan-bbm-ilegal?page=3.
Penulis: Asnawi Luwi
Editor: Jalimin