BANDA ACEH – Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh meminta Juru Bicara (Jubir) Pemerintah Aceh harus realistis dalam mengusulkan biaya untuk fasilitas operasionalnya, serta tidak melewati batas kewajaran.
Sebelumnya, Juru Bicara Pemerintah Aceh mengirimkan surat pengajuan kebutuhan atau fasilitas operasional dinas kepada Wakil Gubernur Aceh, Nova Iriansyah.
Berdasarkan surat bernomor istimewa itu, kedua juru bicara Pemerintah Aceh itu yakni Wiratmadinata dan Saifullah A. Gani, mengajukan biaya komunikasi dengan stakeholder sebesar Rp 720 juta, untuk dua orang dalam satu tahun atau Rp 1 juta per harinya masing-masing Jubir.
Kepala Divisi Advokasi Korupsi GeRAK Aceh, Hayatuddin Tanjung menilai angka yang diusulkan untuk operasional Jubir Pemerintah Aceh terlalu besar. Peruntukan anggaran tersebut harus dirincikan, apakah anggaran tersebut hanya sebatas dalam kerja sebagai perpanjangan komunikasi antara pemerintah dengan stakholder atau pihak lainnya.
“Seharusnya jubir harus realistis mengusulkan biaya, mengingat kondisi Aceh yang masih jauh dari kata sejahtera,” kata Hayatuddin Tanjung kepada AJNN, Kamis (8/2).
Menurutnya, jika melihat misi Pemerintah Aceh saat ini yang sedang menaruh impian besar terhadap pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran, jubir seharusnya tidak mengusulkan anggaran dengan angka yang fantastis tersebut.
Baca: Jubir Pemerintah Aceh Usulkan Biaya Operasional Rp 1 Juta Per Hari
Jika dikaji secara mendalam, kata Hayatudin Tanjung, tugas jubir diutamakan sebagai penyambung komunikasi dan silaturrahmi antara pemerintah dengan semua pihak. Bukan melakukan hal-hal teknis yang berkaitan dengan capaian kerja Pemerintah Aceh.
“Pengusulan seperti itu justru hanya melukai hati rakyat Aceh. Karena kalau Rp 1 juta per hari itu teralu besar,” ujarnya.
Untuk itu, pihaknya menyarankan kepada pemerintah untuk mengkaji secara mendalam dengan melihat tingkat kewajaran atau upah yang layak sesuai fungsi dan kerja Jubir.
Sehingga, lanjut Hayatuddin, nantinya tidak terkesan menghambur-hamburkan uang rakyat, maka sudah sepatutnya usulan itu harus dirubah kembali dengan nominal yang masuk akal, sehingga tidak timbul pro kontra sesama rakyat Aceh, dengan demikian pemerintah bisa lebih fokus membangun Aceh.
“Kami berharap anggaran itu dikurangi lagi dan disesuaikan dengan kerja-kerja Jubir, realistis lah dalam mengusulkan,” kata Hayatuddin.