GeRAK Aceh: APBK Abdya 2017 Perlu Audit Investigatif

Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani

BANDA ACEH РGerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh meminta Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI untuk melakukan audit investigatif terhadap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Abdya tahun 2017.

Pasalnya, hanya dalam jangka waktu tujuh bulan anggaran telah dihabiskan sebesar Rp 960 miliar dari total APBK sebesar 1 triliun lebih. Idealnya, anggaran itu baru bisa terlihat jumlah variabel yang dialokasi untuk serapan yang bagus pada triwulan ke 4 yakni bulan Oktober atau September.

“Persolan ini dapat dijadikan alasan bahwa alokasi anggaran APBK Abdya 2017 harus dilakukan audit investigatif oleh BPK,” kata Koordinator GeRAK Aceh Askhalani kepada¬†AJNN, Jum’at (8/9).

Menurut Askhalani, jika perjalanan anggaran yang tidak sebagaimana yang diusulkan maka hal itu bisa menimbulkan kecurigaan baru dari publik. Bahkan dapat memunculkan polemik bagi bupati baru, sebab anggaran belum terpakai tetapi sudah ditinggalkan piutang oleh bupati sebelumnya.

“Anehnya selain anggaran yang habis, tiba-tiba ada hutang yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga,”

Kata Askal, Gerak Aceh mendukung langkah bupati baru untuk melakukan kajian mendalam terhadap anggaraan yang telah dihabiskan, kepentingannya supaya bisa melihat apakah anggaran itu sudah sesuai dengan kebutuhan atau ada hal yang tidak masuk akal, karena sangat mustahil kalau pada triwulan ke 3 dalam rentetan belanja daerah mampu menghabiskan anggaran sebesar itu.

Sebelumnya, Bupati Abdya Akmal Ibrahim memposting status melaui akun facebaook miliknya, dia menuliskan bahwa jumlah APBK Abdya 2017 sebesar Rp 1 triliun lebih, sisa uang yang tersedia dalam APBK Perubahan hanya Rp 40 miliar.

Beban utang akibat kebijakan keuangan sebelum pelantikan dirinya mencapai Rp 27 miliar lebih, sehingga sisa uang segar yang ada cuma sekitar Rp 13 miliar.

Sisi lain, biaya operasional pemerintah triwulan 3 dan 4, sudah pada kering alias kritis, karena sudah terkuras antara Januari-Agustus. Contohnya, biaya perjalanan dinas bupati dan wakil bupati, malah sudah terutang hampir Rp 100 juta. Artinya, khusus perjalanan dinas ini uang belum dia pakai, tetapi utang sudah ada.

Dalam postingan status Akmal Ibrahim itu, Askalani juga ikut berkomentar, kata dia, besar keyakinan ada ketidaksesuaian dalam implementasi anggaran APBK 2017 sebelum dilantik bupati baru, kajian dasar awal adalah APBK Abdya diketok lewat Perbub, bukan melalui pembahasan dengan DPRK setempat dan sangat tidak logis dalam waktu kurun tujuh bulan bisa menghabiskan anggaran dengan jumlah besar kecuali ada potensi sesuatu yang tidak normal berjalan.

Merujuk pada mekanisme pengelolaan anggaran, lanjutnya, penggunaan budget yang tidak logis ini berpotensi menyalahi beberapa aturan hukum dan tidak menutup kemungkinan ada dugaan potensi korupsi atas pertanggungjawaban anggaran. Contoh dana perjalanan dinas, umroh, hibah dan bansos dan pembangunan infrastruktur dan berbagai hal lainnya. Jadi memang harus diaudit.

|AJNN