BANDA ACEH – Aktivis anti korupsi Aceh meminta Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh yang baru Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah mampu mendorong terwujudnya pemerintah yang baik serta dapat melakukan pencegahan atas praktek korupsi secara terpadu.
“Good Governance mendorong pencegahan korupsi terpadu dengan kerja-kerja KPK,” kata salah seorang pengurus Sekolah Anti Korupsi Aceh (SAKA) Taufik Munawar kepada AJNN, Rabu (5/7).
Menurut Taufik, Pemerintah Aceh kedepan dalam menentukan perangkat Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) juga harus melalui fit and proper test (Uji kepatutan dan kelayakan) serta melihat melihat prestasi pejabat yang akan membantu kerja pemerintahan nantinya.
Selain itu, Pemerintah Aceh juga harus konsen pada pendidikan anti korupsi. Hal itu dipandang penting supaya bisa menumbuhkan generasi yang bersih untuk Aceh kedepan.
“Dan saya berharap, Irwandi-Nova nanti juga mampu menciptakan keterbukaan informasi dilingkungan Pemerintah Aceh sehingga dapat terwujudnya pemerintahan yang transparan,” harapnya.
Hal senada juga dituturkan Ketua Komunitas Anti Korupsi Aceh (KAKA), Abdul Aziz menilai penting bagi pemerintah kedepan memperkuat basis organisasi yang dapat mendorong masyarakat pro terhadap gerakan anti Korupsi, dan mampu menciptakan Aceh bebas dari tindakan yang tak bertanggung jawab itu, dengan demikian tingkat kesejahteraan rakyat Aceh akan lebih cepat tercapai dan pasti akan mampu menekan angka kemiskinan dan pengurangan.
“Basis organisasi yang pro terhadap anti korupsi perlu diperkuat jika ingin rakyat Aceh memberikan kesejahteraan bagi rakyat Aceh,” pinta Abdul Aziz.
Sumber : AJNN